UJI KOMPETENSI PERPINDAHAN KE DALAM JABATAN DAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Selasa, 12 Desember 2023 (08:51)

Dalam rangka meningkatkan Integritas ASN dan Kompetensi ASN, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan Uji Kompetensi Perpindahan ke Dalam Jabatan dan Kenaikan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Tahun 2023 dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Ir. S.A Supriono, Senin (11/12/2023).

Uji Kompetensi dan Kenaikan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja ini bertujuan untuk meningkatkan integritas ASN sebagai pemegang sertifikat, merefleksikan pengalaman menjadi kemampuan berkelanjutan, memberikan pengakuan formal dari Pemerintah atas kompetensi ASN. Uji Kompetensi dan Kenaikan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi Polisi Pamong Praja. 

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Ir. S.A Supriono, menyampaikan harapan beliau melalui kegiatan ini keberadaan Satpol PP semakin jelas dan tetap eksis melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di masyarakat, serta Uji kompetensi juga berguna untuk memetakan profil dan mengukur tingkat kompetensi Satpol PP. Standar kompetensi menjadi acuan pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka inpassing/penyesuaian jabatan fungsional Satpol PP. Selanjutnya untuk kenaikan jenjang jabatan, baik tingkat ahli maupun terampil.

Di kesempatan yang sama Kepala BPSDMD Prov. Sumsel, Bapak Prof. Dr. H.M. Edwar Juliartha, S.Sos., M.M, menyampaikan bahwa pelaksanaan Uji Kompetensi ini dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 11 s.d 13 Desember.

Peserta yang mengikuti Uji Kompetensi ini berjumlah 123 Polisi Pamong Praja yang berasal dari Provinsi, Kabupaten/Kota di  Sumatera Selatan dan dari Kabupaten Rejang lebong serta Kota Batam dengan rincian, yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 33 orang, Kota Palembang sebanyak 37 orang, Kota Lubuklinggau sebanyak 5 orang, Kota Batam sebanyak 9 orang, Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 5 orang, Kabupaten Banyuasin sebanyak 11 orang, Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 7 orang, Kabupaten OKU sebanyak 16 orang.